Reformanews.Com, Jakarta – Dalam diskusi panel yang berlangsung pada Asia Land Forum 2025 di Mercure Jakarta Batavia, Yulia Jaya Nirmawati, Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan reforma agraria di Indonesia sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Ia menekankan bahwa penyelesaian berbagai tantangan dalam reforma agraria tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi atau kementerian saja. Semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga organisasi masyarakat sipil (CSO), akademisi, dan aparat penegak hukum (APH), harus bekerja sama untuk mencapainya.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Reforma Agraria yang Berkeadilan
Dalam sesi panel yang dipandu oleh sejumlah pakar agraria, Yulia Jaya Nirmawati mengungkapkan bahwa reforma agraria adalah tugas besar yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
“Reforma agraria bukan hanya tanggung jawab Kementerian ATR/BPN. Kami sangat membutuhkan dukungan, sinergi, dan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lintas sektoral,” ujar Dirjen Penataan Agraria dalam sambutannya.
Menurut Yulia, untuk mewujudkan reforma agraria yang berkeadilan dan merata, sangat penting untuk menghilangkan ego sektoral antar lembaga. Tumpang tindih kebijakan dan konflik kepentingan antar instansi bisa menghambat proses redistribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria yang semakin kompleks.
“Keberhasilan reforma agraria tidak terlepas dari harmonisasi kebijakan, regulasi, dan peraturan yang dapat menciptakan kepercayaan hukum. Ini adalah tantangan besar yang harus diselesaikan dengan kerja sama yang erat antara sektor vertikal dan horizontal,” tambahnya.
