Example floating
Example floating
Berita

Diduga Ada Pungli di Terminal tipe B Lolowa, Sopir Bemo Atambua–Malaka Soroti Pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi NTT

Avatar photo
×

Diduga Ada Pungli di Terminal tipe B Lolowa, Sopir Bemo Atambua–Malaka Soroti Pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi NTT

Sebarkan artikel ini
Reporter: Arianto |  Editor: Redaksi
retribusi-bikin-geram-sopir-bemo-atambua-malaka-keluhkan-karcis-dishub-belu-diduga-tak-sesuai-nominal
Retribusi Bikin Geram! Sopir Bemo Atambua-Malaka Keluhkan Karcis Dishub Belu Diduga Tak Sesuai Nominal

Dukung Liputan Redaksi ReformaNews.Com

+ Donasi

Mereka juga meminta agar pengawasan diperketat sehingga praktik pungutan yang tidak sesuai dengan karcis resmi tidak lagi terjadi.

“Kami hanya minta kejelasan. Kalau memang Rp5.000 sesuai karcis, ya jangan diminta Rp10.000. Aturan harus jelas supaya kami juga tidak merasa dirugikan,” tegasnya.

Scroll Untuk Lanjut Membaca
atr-bpn-midle
Advertising

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola Terminal Tipe B Lolowa maupun instansi terkait di tingkat provinsi belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan para sopir tersebut.

Baca Juga :  Kalah di Bilik Suara, Menang di Hati: Sosok FBN Tetap Hidup di Ruang Anak Muda

Redaksi Reformanews.com masih berupaya mengonfirmasi pihak pengelola terminal guna memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai dugaan pungutan yang tidak sesuai dengan karcis resmi tersebut. Ada Pungli di Terminal tipe B Lolowa, Sopir Bemo Atambua–Malaka Soroti Pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi NTT

Baca Juga :  Saat Kemanusiaan Bergerak: BRI Serahkan Ambulans untuk Perkuat Pelayanan Darurat Polda NTT

BELU, Reformanews.com – Sejumlah sopir bemo yang melayani trayek Atambua–Malaka mengeluhkan praktik penarikan retribusi di Terminal Tipe B Lolowa yang diduga tidak sesuai dengan nominal yang tertera pada karcis resmi.

Baca Juga :  Perjalanan Panjang Seorang Musisi Gereja: Dari Rinhat ke Studio Rekaman, Kisah Gregorius Taela

Terminal tersebut diketahui berada di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga persoalan ini memunculkan tanda tanya mengenai pengawasan dan transparansi penarikan retribusi di lapangan.

Example floating