Pola ini juga tampak di Labuan Bajo. Sejumlah pemberitaan media menyebutkan adanya penjagaan lahan oleh kelompok preman di kawasan Bukit Keranga dan Pantai Keranga serta Menjerite di kawasan utara, sampai-sampai premannya bersimbah darah.
Dalam kasus yang mencuat pada awal Januari 2026, pemilik lahan seluas sekitar empat hektare dilaporkan tidak dapat mengakses lahannya sendiri. Truk pengangkut material dihentikan, aktivitas pembangunan dihalangi, dan intimidasi dilakukan secara terbuka. Kelompok yang menjaga lahan disebut berasal dari luar daerah dan bertindak atas perintah pihak yang juga mengklaim memiliki tanah tersebut, walau sudah bukti inkrah bahwa dasar kepemilikannya tidak sah secara yuridis.
Peristiwa ini memperlihatkan eskalasi serius: sengketa agraria tidak lagi berada di ranah administrasi atau perdata, melainkan telah bergeser menjadi persoalan keamanan. Ketika klaim tanah ditegakkan dengan ancaman dan kekerasan, hukum negara secara de facto tersingkir. Premanisme menjadi substitusi hukum, dan kekuatan fisik man to man menjadi penentu siapa yang berkuasa.
