Salah satu poin krusial yang disoroti masyarakat adalah lambannya proses penanganan pengaduan. Pertanyaan sederhana namun mendasar pun muncul: mengapa ada desa lain yang kasusnya bisa ditangani dengan cepat, sementara Desa Spaha terkesan berjalan di tempat? Ketimpangan respons seperti ini memunculkan persepsi ketidakadilan, bahkan kecurigaan adanya perlakuan berbeda dalam penegakan hukum.
Dalam konteks ini, transparansi menjadi kunci. Pemerintah daerah, Inspektorat, maupun aparat penegak hukum seperti Kejaksaan, perlu membuka informasi terkait perkembangan penanganan kasus. Masyarakat berhak tahu sejauh mana laporan mereka ditindaklanjuti. Tanpa keterbukaan, ruang spekulasi akan semakin lebar, dan kepercayaan publik akan semakin tergerus.
Permintaan masyarakat agar dilakukan audit menyeluruh sejak tahun 2020 atau setidaknya 2022 merupakan langkah yang rasional. Dugaan penyimpangan yang berlangsung dalam kurun waktu panjang tidak bisa diurai hanya dengan memeriksa satu atau dua tahun anggaran. Audit parsial justru berpotensi menutup jejak persoalan yang lebih besar. Oleh karena itu, pendekatan komprehensif menjadi keharusan, bukan pilihan.
