Krisis Kepemimpinan Bupati dan Hilangnya Amanah Masyarakat Kabupaten Malaka
Penulis : Afondi Nahak
BELU, RFC – Krisis kepemimpinan di Kabupaten Malaka tidak semata-mata berkaitan dengan kapasitas individu seorang pemimpin. Persoalan yang lebih mendasar adalah terputusnya hubungan antara kekuasaan dan amanah masyarakat. Ketika kekuasaan tidak lagi dijalankan sebagai tanggung jawab publik, melainkan sebagai instrumen kepentingan tertentu, maka kepercayaan masyarakat perlahan akan terkikis.
Dalam perspektif etika politik, kepemimpinan bukanlah hak istimewa, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Tuhan. Kekuasaan memperoleh legitimasi bukan hanya melalui proses demokrasi, tetapi juga melalui komitmen untuk menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan pelayanan kepada rakyat.
Pemikiran Romo Franz Magnis-Suseno menegaskan bahwa tujuan kekuasaan adalah mewujudkan keadilan, melindungi martabat manusia, dan menjaga kehidupan demokrasi yang sehat. Ketika hukum dan keadilan dikesampingkan demi kepentingan tertentu, maka secara moral kepemimpinan telah kehilangan fondasinya, meskipun secara administratif pemerintahan tetap berjalan.
