Di sisi lain, pembukaan layanan di hari libur menuntut kesiapan aparatur dan sistem kerja yang konsisten. Tanpa pengaturan yang matang, kebijakan semacam ini berisiko menjadi beban tambahan bagi pegawai atau justru menimbulkan standar layanan yang tidak seragam antarwilayah.
Meski demikian, bagi masyarakat seperti Danta dan Rusli, perdebatan kebijakan tersebut berada di level yang jauh. Yang mereka rasakan adalah kemudahan konkret: informasi mudah diakses, kantor tetap buka, dan proses berjalan tanpa hambatan berarti.
Fenomena ini juga menegaskan peran strategis media—baik televisi maupun kanal digital resmi—dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan warga. Tanpa informasi yang jelas dan masif, kebijakan layanan di hari libur berpotensi luput dimanfaatkan publik.
Ke depan, tantangan ATR/BPN bukan hanya membuka layanan di momen tertentu, tetapi memastikan bahwa kemudahan akses, kecepatan, dan kepastian hukum menjadi standar harian, bukan pengecualian musiman. Layanan saat Nataru mungkin memberi kesan positif, tetapi konsistensi di luar hari liburlah yang akan menentukan apakah reformasi layanan pertanahan benar-benar berjalan.
