Pertama, persoalan norma. Apakah ketentuan mengenai syarat pendidikan telah dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?
Kedua, persoalan fakta dan administrasi. Apakah dokumen serta bukti yang menjadi dasar pencalonan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang?
Ketiga, persoalan kewenangan dan prosedur. Apakah forum yang digunakan tepat untuk menguji persoalan tersebut dan apakah pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukannya?
“Ketiga hal ini harus dipisahkan. Jangan mencampur antara ketidaksetujuan politik terhadap seseorang dengan pertanyaan apakah secara hukum syarat pencalonannya terpenuhi,” katanya.
Putusan MK Harus Dibaca Secara Utuh
Dominggus menegaskan bahwa putusan MK nantinya harus dihormati dan dibaca berdasarkan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya melihat apakah suatu pihak dikabulkan atau ditolak permohonannya. Hal yang juga penting adalah bagaimana MK menjelaskan kewenangannya, menilai kedudukan hukum pemohon, menentukan objek perkara, menafsirkan norma, serta menilai alat bukti.
