WALHI NTT: Tolak Status Taman Nasional Mutis, Desak Pengakuan Hutan Adat dan Hentikan Aktivitas di Kawasan Konflik
Kupang, Reformanews.com — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur menyatakan dukungan penuh terhadap sikap penolakan masyarakat adat lingkar Gunung Mutis atas penetapan status Taman Nasional Mutis. Dukungan ini didasarkan pada kondisi riil di lapangan serta analisis terhadap pendekatan konservasi yang dinilai belum berpihak pada hak dan peran masyarakat adat sebagai penjaga utama kawasan.
Dalam pernyataan pers yang dirilis pada 29 April 2026 di Kupang, WALHI NTT menilai konflik yang terjadi di kawasan Mutis bukanlah peristiwa tunggal, melainkan akumulasi panjang dari kebijakan yang minim pelibatan masyarakat adat. Hal ini terlihat dalam dinamika aksi masyarakat pada 27 April 2026 serta proses dialog bersama Kementerian Kehutanan yang dinilai belum menghadirkan partisipasi utuh dari seluruh komunitas terdampak.
WALHI NTT juga menyoroti penetapan status kawasan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 964 Tahun 2024 yang dianggap mengabaikan prinsip persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC). Prinsip ini merupakan standar internasional dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan wilayah hidup masyarakat adat.
