Kerangan hari ini menjadi laboratorium keadilan. Apakah pengadilan akan berdiri pada kebenaran materiil, atau tunduk pada konstruksi administratif yang cacat? Apakah hukum akan melindungi hak rakyat kecil, atau justru mengafirmasi penguasaan tanah yang lahir dari proses bermasalah?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting, bukan hanya bagi para pihak yang berperkara, tetapi bagi masa depan Labuan Bajo itu sendiri. Pariwisata berkelas dunia menuntut kepastian hukum berkelas dunia. Investor yang sehat tidak mencari jalan pintas. Mereka membutuhkan tanah yang bersih secara hukum dan moral.
Jika keadilan gagal ditegakkan di Tanjung Kerangan, maka yang runtuh bukan hanya kepercayaan warga lokal, tetapi juga legitimasi negara dalam mengelola ruang hidup rakyatnya. Sebaliknya, jika hakim berani menempatkan keadilan substantif di atas legalitas semu, maka Kerangan akan menjadi penanda bahwa hukum masih punya nyali.
Justitia hari ini berdiri di ujung tanjung. Timbangannya goyah diterpa kepentingan. Namun di sanalah, justru, keadilan diuji. Dan di sanalah pula, sejarah hukum Labuan Bajo akan dicatat.
