Kondisi tersebut berdampak pada masyarakat, dunia usaha, maupun pemerintah daerah yang membutuhkan kepastian hukum dalam menjalankan aktivitasnya.
Data menunjukkan sekitar 25.468 desa atau 30,5 persen dari total desa di Indonesia berada di wilayah yang terindikasi kawasan hutan. Angka tersebut menjadi gambaran bahwa persoalan sinkronisasi tata ruang dan kehutanan masih menjadi tantangan besar yang harus segera diselesaikan.
Dalam pandangan Kementerian ATR/BPN, penyusunan satu kebijakan tata ruang nasional akan membantu menciptakan sistem pengelolaan ruang yang lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi.
Selain mengurangi konflik pemanfaatan ruang, kebijakan tersebut juga diyakini mampu meningkatkan kepastian investasi. Pelaku usaha dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai status lahan sebelum melakukan kegiatan usaha, sementara masyarakat mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak penguasaan tanah yang telah dimiliki.
Lebih jauh, Ossy menegaskan bahwa integrasi tata ruang dan kawasan hutan harus dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan hidup. Pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan harus berjalan beriringan melalui perencanaan ruang yang komprehensif.
