Ossy mengatakan keberlangsungan layanan publik menjadi perhatian Kementerian ATR/BPN. Masyarakat tetap membutuhkan pelayanan pertanahan sehingga aktivitas di Kantor Pertanahan harus dipastikan berlangsung sesuai prosedur.
Untuk mengetahui kondisi pelayanan di lapangan, pihak kementerian melakukan pengecekan terhadap sejumlah Kantor Pertanahan.
Pengecekan dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan Kantor Pertanahan Kota Tangerang. Dari hasil pemantauan tersebut, pelayanan di kedua kantor itu disebut masih berlangsung seperti biasa.
“Tadi pagi juga kami melaksanakan pengecekan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan juga Kota Tangerang masih berjalan normal dan sesuai dengan prosedural sehari-harinya,” kata Ossy.
Kementerian menilai keberlanjutan pelayanan tersebut penting agar masyarakat tidak menjadi pihak yang terdampak oleh isu hukum yang sedang berkembang.
“Jangan sampai isu ini kemudian mengorbankan pelayanan publik kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain menjaga pelayanan, Kementerian ATR/BPN menyatakan akan bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang dilakukan KPK maupun aparat penegak hukum lainnya.
