“Yang lebih memprihatinkan adalah ketika pemerintah terus berbicara tentang pembangunan, sementara banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terselesaikan. Ini menunjukkan lemahnya kemampuan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar penggunaan anggaran daerah tidak diarahkan untuk kepentingan pencitraan semata, melainkan benar-benar difokuskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan hidup.
“Jangan sampai uang rakyat dihabiskan untuk memenuhi ambisi pencitraan, sementara rakyat dibiarkan berjuang sendiri menghadapi kesulitan hidup. Pemerintah harus sadar bahwa jabatan bukan panggung pertunjukan, melainkan amanah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat,” lanjutnya.
Atas dasar itu, BEM STISIP Fajar Timur Atambua mendesak DPRD Kabupaten Belu untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran daerah agar lebih tepat sasaran.
