Menurut Melfridus, anggaran daerah harus diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur dasar.
“BEM STISIP Fajar Timur Atambua mendesak DPRD Kabupaten Belu untuk mengevaluasi penggunaan anggaran daerah agar tidak terus diarahkan pada program-program yang jauh dari kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, selama pemerintah masih lebih mengutamakan kegiatan seremonial dibanding program yang menyentuh kebutuhan rakyat, kritik dari masyarakat sipil dan kalangan mahasiswa akan terus bermunculan.
“Jika pemerintah lebih memilih membangun seremoni daripada membangun kesejahteraan rakyat, maka kritik publik akan terus bermunculan. Sebab rakyat membutuhkan bukti kerja, bukan pertunjukan yang menghabiskan uang daerah,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Belu maupun pihak terkait yang menjadi objek kritik belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan yang disampaikan Ketua BEM STISIP Fajar Timur Atambua.
