Di tengah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD Belu, Melfridus menilai tindakan tersebut justru memperkuat kesan adanya penyalahgunaan kekuasaan.
“Jika benar rumah jabatan sudah berubah menjadi etalase partai, maka yang dipertontonkan bukan lagi pelayanan publik, melainkan arogansi kekuasaan,” pungkasnya.
Scroll Untuk Lanjut Membaca
Advertising
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pimpinan DPRD Kabupaten Belu belum memberikan klarifikasi resmi terkait hal tersebut. Reformanews.com masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait guna mendapatkan informasi yang berimbang.
