Example floating
Example floating
Berita

BEM STISIP Fajar Timur Soroti Politisasi Rumah Jabatan DPRD Belu, Ancam Aksi Massa

Avatar photo
×

BEM STISIP Fajar Timur Soroti Politisasi Rumah Jabatan DPRD Belu, Ancam Aksi Massa

Sebarkan artikel ini
Reporter: Arianto |  Editor: Redaksi
BEM STISIP Fajar Timur Soroti Politisasi Rumah Jabatan DPRD Belu, Ancam Aksi Massa
BEM STISIP Fajar Timur Soroti Politisasi Rumah Jabatan DPRD Belu, Ancam Aksi Massa

Dukung Liputan Redaksi ReformaNews.Com

+ Donasi

BEM STISIP Fajar Timur Soroti Politisasi Rumah Jabatan DPRD Belu, Ancam Aksi Massa

BELU, RFC – Ketua BEM STISIP Fajar Timur Atambua  Melfridus Kali, akhirnya angkat bicara dengan nada tegas terkait penyalahgunaan fasilitas negara oleh pimpinan DPRD Kabupaten Belu. Pernyataan tersebut diterima redaksi Reformanews.com melalui pesan WhatsApp pada Rabu, 25 Maret 2026.

Scroll Untuk Lanjut Membaca
atr-bpn-midle
Advertising

Sorotan tajam diarahkan pada rumah jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Belu yang dipasangi atribut partai politik, yakni PDIP dan Gerindra. Menurut Melfridus, tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan bentuk nyata pengkhianatan terhadap prinsip netralitas jabatan publik.

Baca Juga :  Dansatgas Pamtas Cup 2026 Jadi Kado HUT ke-64 Yonarmed 12 Kostrad untuk Masyarakat Perbatasan

“Rumah jabatan DPRD adalah fasilitas negara yang dibiayai dari uang rakyat, bukan markas partai politik. Ketika simbol-simbol partai dipasang secara terang-terangan, publik patut bertanya: apakah jabatan itu masih dijalankan untuk kepentingan rakyat atau telah berubah menjadi alat kepentingan politik sempit?” tegasnya.

Baca Juga :  Wali Kota Kupang Gandeng SMSI: Perkuat Media Profesional, Perang Melawan Hoaks, dan Bangun Informasi Publik yang Kredibel

Ia menekankan bahwa pimpinan DPRD seharusnya menyadari posisi mereka sebagai representasi seluruh rakyat, bukan perpanjangan tangan partai politik tertentu. Menurutnya, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik merupakan bentuk penyimpangan serius.
“Fasilitas negara tidak boleh dijadikan panggung propaganda politik,” lanjutnya.

Example floating