Sleman, ReformaNews.Com – Kementerian Agraria dan ata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berupaya agar lulusan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) segera diangkat menjadi PNS. Sekretaris Jenderal (Sekretaris) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windyana mengatakan lulusan STPN sangat dibutuhkan di sejumlah instansi pemerintah, khususnya di bidang tata ruang dan tata ruang.
“Lulusan STPN ini sangat banyak diperlukan juga, bukan hanya di pemerintah tetapi juga di badan usaha, baik milik pemerintah maupun swasta. Jadi kita sudah menghitung untuk lima tahun ke depan saja kebutuhannya di atas 10 ribu. Kebutuhan ini dalam rangka pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang lebih baik lagi,” ujar Suyus Windayana dalam Simposium Nasional KAPTI-Agraria di STPN Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Jumat (30/08/2024).
Disebutkannya, untuk menjadi asosiasi resmi, STPN tengah mengkaji perluasan program studi dan jenjang pendidikan.
“Jadi bukan hanya juru ukur ya. Tapi ada program studi lain seperti bagaimana mengenai hukum pertanahan, tata ruang di desa, di kecamatan. Kita ingin lebih luas lagi, bagaimana masalah hukum, tata ruang, nilai tanah, sehingga pengadaan-pengadaan tanah juga bisa lebih cepat dilaksanakan,” ungkap Sekjen Kementerian ATR/BPN.
Sementara itu, Ketua STPN Agustyarsyah mengatakan sekolah yang berdiri sejak tahun 1963 ini memiliki 2.588 taruna aktif yang terdiri dari 351 taruna DI dan 2.237 taruna DIV. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2022, STPN dapat bertransformasi menjadi politeknik dan memiliki ikatan dinas resmi.
“Ke depan sudah harus di-update menjadi DIII dan DIV. Kita harus mempertimbangkan, kita akan mendorong usulan program studi baru di DIII dan DIV berdasarkan program prioritas nasional kementerian kita dan harus bersifat teknis dan spesifik. Melalui tim dosen dan riset, kita menyiapkan 8 program mudah-mudahan bisa selesai dalam 1 sampai 2 bulan ini,” ujar Agustyarsyah.
Agustyarsyah mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan kompetensi dan kapasitas tenaga pengajar STPN.
