Izin KKPR yang Belum Terbit Secara Masif
KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) adalah izin krusial sebelum aktivitas industri bisa berjalan. Banyak kawasan belum memilikinya karena tumpang tindih kebijakan atau keterlambatan dokumen dasar.
RDTR Belum Terintegrasi ke OSS-RBA
RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) merupakan dasar teknis pemanfaatan ruang. Namun hingga pertengahan 2025, dari target 2.000 RDTR, baru 367 RDTR yang terintegrasi ke sistem perizinan nasional OSS-RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach).
Keterlambatan Digitalisasi Tata Ruang Daerah
Banyak pemerintah daerah kesulitan dalam menyusun RDTR karena keterbatasan teknis, sumber daya manusia, dan dana.
Masalah Pengadaan dan Pelepasan Lahan
Terkait kepemilikan tanah, konflik agraria, dan proses penguasaan fisik lahan yang memakan waktu lama.
Dampak Langsung: Investasi Tertunda
Kawasan industri seharusnya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah. Namun, tanpa dukungan dokumen tata ruang yang kuat dan terkoneksi digital, investor tak akan berani masuk.
