Selain itu, terdapat pula praktik unbundling atau pemecahan satu episode pelayanan menjadi beberapa klaim berbeda untuk meningkatkan nilai pembayaran yang diterima fasilitas kesehatan. Modus lain yang juga masuk kategori fraud adalah pengajuan tindakan medis yang sebenarnya tidak dilakukan tetapi tetap ditagihkan kepada BPJS Kesehatan.
“Kalau pelayanan tidak diberikan tetapi diklaim, itu termasuk fraud. Begitu juga ketika diagnosis dimanipulasi agar nilai klaim menjadi lebih tinggi. Semua itu masuk kategori kecurangan yang harus dicegah bersama,” jelas Ario.
Tidak hanya rumah sakit, apotek, laboratorium, dan penyedia alat kesehatan juga memiliki potensi melakukan pelanggaran. Misalnya mengurangi jumlah obat yang diberikan kepada pasien tetapi tetap menagihkan jumlah penuh, mengajukan klaim obat yang tidak pernah disalurkan, atau memanipulasi hasil pemeriksaan untuk memenuhi persyaratan klaim.
Dalam kesempatan tersebut, Ario juga mengingatkan bahwa potensi kecurangan dapat terjadi di lingkungan internal penyelenggara program apabila terdapat oknum yang menyalahgunakan kewenangan. Bentuknya bisa berupa manipulasi data kepesertaan, kerja sama dengan pihak tertentu untuk meloloskan klaim yang tidak sesuai ketentuan, menerima suap atau gratifikasi, hingga penggunaan data peserta untuk kepentingan pribadi.
