Jaminan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Undang-undang ini secara tegas melindungi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa:
“Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.”
Apabila ada pihak yang dengan sengaja menghalangi kegiatan tersebut, maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Pers.
Tantangan di Lapangan. Meskipun kerangka hukum telah tersedia, praktik di lapangan menunjukkan bahwa wartawan masih sering menghadapi intimidasi ketika meliput kasus yang melibatkan pejabat atau aparat negara.
Situasi ini menimbulkan dilema antara kepentingan publik untuk mengetahui informasi dan kepentingan individu yang merasa terganggu oleh pemberitaan.
Namun secara hukum, tindakan kekerasan atau intimidasi terhadap wartawan tidak dapat dibenarkan.
Jika terdapat keberatan terhadap pemberitaan, mekanisme yang tersedia adalah hak jawab atau hak koreksi, bukan dengan cara kekerasan.
