Warga juga menyinggung dugaan intimidasi, kriminalisasi terhadap masyarakat yang menolak proyek, hingga keterlibatan aparat keamanan yang menurut mereka semakin memperdalam rasa takut di tengah masyarakat. Pengalaman itulah yang disebut menjadi alasan mengapa kepercayaan terhadap berbagai tawaran dialog semakin memudar.
Sorotan utama surat tersebut diarahkan pada rencana pembentukan Forum Komunikasi Multistakeholder yang digagas UNPAR Bandung, IFTK Ledalero, dan Unika St. Paulus Ruteng. Menurut warga, forum itu tidak akan menghadirkan dialog yang setara karena masyarakat merasa berada pada posisi yang tidak seimbang ketika berhadapan dengan pemerintah, perusahaan, dan aparat negara.
Masyarakat juga menolak mekanisme mediasi, penyelesaian pengaduan (grievance mechanism), maupun tawaran kompensasi. Menurut mereka, tanah leluhur, sumber air, budaya, dan ruang hidup bukanlah komoditas yang dapat dihitung dengan nilai uang.
“Bagaimana mungkin sebuah dialog dikatakan setara ketika satu pihak datang membawa modal, izin, dan aparat, sementara kami hanya berbekal cangkul dan luka trauma?” demikian isi surat yang menggambarkan kegelisahan masyarakat.
