Lebih lanjut, putra asli Malaka ini menjelaskan bahwa kekuasaan pemerintahan di daerah pada hakikatnya bersumber dari kekuasaan Presiden yang didesentralisasikan.
“Kekuasaan daerah itu bersifat pelimpahan atau delegasi, bukan kekuasaan asli yang bersifat atributif. Oleh karena itu, sangat relevan jika Gubernur, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, ditunjuk langsung oleh Presiden untuk menjamin kesatuan komando (unity of command) agar kebijakan nasional tidak terfragmentasi,” tambah Alfred.
Sementara untuk tingkat kabupaten dan kota, Alfred menawarkan model pemilihan melalui DPRD maupun mekanisme penunjukan langsung. Ia menilai hal ini sebagai solusi untuk menjaga napas otonomi tanpa merusak struktur hierarki eksekutif.
“Mengembalikan pemilihan Bupati dan Wali Kota ke DPRD adalah langkah konstitusional berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Ini akan menciptakan keseimbangan: pemerintah pusat memegang kendali arah strategis melalui Gubernur, sementara aspirasi lokal di akar rumput tetap terwakili secara demokratis melalui parlemen daerah,” tegasnya.
