Ia mengatakan masyarakat memang perlu tetap tertib dalam mengantre. Namun, menurutnya, kondisi tersebut juga harus menjadi perhatian lembaga yang memiliki fungsi pengawasan.
“Masyarakat sudah tertib mengantre. Sekarang yang dibutuhkan adalah perhatian dan solusi nyata. Jangan sampai masyarakat terus menghabiskan waktu di antrean sementara akar persoalannya tidak diketahui dan tidak diselesaikan,” tegasnya.
PMKRI Cabang Atambua meminta DPRD Kabupaten Belu menjalankan fungsi pengawasan secara aktif terhadap persoalan ketersediaan dan distribusi BBM.
Tedi berharap DPRD dapat meminta penjelasan dari pihak-pihak terkait mengenai kondisi pasokan dan distribusi BBM di Kabupaten Belu, termasuk apabila diperlukan menggelar rapat bersama instansi terkait.
“Kami meminta DPRD Kabupaten Belu memperkuat fungsi pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi BBM. DPRD perlu memastikan apa yang sebenarnya terjadi dan meminta penjelasan dari pihak-pihak terkait,” katanya.
