“PMKRI hadir untuk menyampaikan suara masyarakat. Kami tidak ingin mencari siapa yang harus disalahkan. Yang kami dorong adalah pengawasan yang kuat, keterbukaan informasi, penelusuran terhadap setiap dugaan pelanggaran dan solusi nyata agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian,” ujarnya.
PMKRI juga mengajak masyarakat untuk tetap tertib dalam mengantre serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Setiap dugaan pelanggaran, kata Tedi, sebaiknya disampaikan melalui mekanisme yang tepat agar dapat diperiksa oleh pihak yang memiliki kewenangan.
“Rakyat membutuhkan BBM untuk beraktivitas. Rakyat juga membutuhkan kepastian. Karena itu, DPRD harus memperkuat pengawasan dan kepolisian harus memastikan distribusi berjalan sesuai aturan. Kami berharap seluruh pihak mengambil peran dan bekerja berdasarkan fakta di lapangan,” tutup Tedi Bere, GERMAS PMKRI Cabang Atambua.
