Kuasa hukum pelapor, Ma Putra Dapatalu, SH., menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi pada 27 Oktober 2025 sekitar pukul 12.50 WITA di mess milik kliennya di Desa Taneotob. Saat itu, PS datang untuk membahas urusan pekerjaan, namun diduga telah mengaktifkan perekaman video di telepon genggamnya tanpa sepengetahuan kliennya.
“Klien kami tidak mengetahui bahwa dirinya sedang direkam. Beberapa waktu kemudian, muncul laporan ke Dinas Kesehatan dan BKD yang menuduh klien kami melakukan tindakan asusila, padahal hal tersebut tidak pernah terjadi,” ungkap Putra saat mendampingi kliennya di Mapolres TTS.
Ia juga menyoroti dampak dari beredarnya video tersebut, yang menurutnya telah merugikan kliennya secara profesional maupun pribadi. Nonny, kata dia, sempat diproses secara kedinasan, diturunkan dari jabatan Kepala Puskesmas menjadi staf administrasi, hingga akhirnya dimutasi ke Puskesmas Boking.
“Dampaknya sangat besar, tidak hanya terhadap karier klien kami, tetapi juga kondisi psikologisnya dan keluarga. Kami menilai tindakan tersebut telah memenuhi unsur pidana,” tegasnya.
