“Kalau pejabat tidak mau, orang yang berkhidmat untuk kepentingan umum, tidak mau dicaci maki, maka sesungguhnya yang bersangkutan tidak lulus menjadi pejabat publik. Saya ingin kebijakan saya harus lebih baik maka saya harus mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat,” ujar Nusron.
Menurut Menteri ATR/BPN, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun keluhan terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Karena itu, pemerintah harus membuka ruang dialog dan komunikasi yang sehat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan publik.
Dalam dialog yang digelar dalam rangka memperingati Bulan Pancasila tersebut, Nusron mengajak generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga harus menjadi pedoman dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik dan partisipasi masyarakat merupakan salah satu implementasi nyata nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan demokrasi. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat sejalan dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan bersama.
