“Ini adalah langkah penting untuk melindungi hak-hak masyarakat. Data pertanahan yang terekam secara digital tidak bisa dimanipulasi, dan ini menjadi tameng utama kita dalam menghadapi mafia tanah,” tegas Menteri AHY.
Menteri AHY juga menekankan pentingnya penguatan sistem keamanan data digital untuk memastikan bahwa data sertipikat tanah elektronik tetap terlindungi dari potensi serangan siber. “Kami terus bekerja keras untuk memperkuat sistem keamanan digital di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) ATR/BPN, karena dunia digital juga memiliki kerentanan terhadap serangan siber,” tambahnya.
Selain membahas isu pertanahan, kehadiran Menteri AHY di Surabaya juga dalam rangka menjadi pembicara di forum internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga (Unair) pada Rabu (11/09/2024), di mana beliau akan berbicara mengenai pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Peningkatan jumlah Kantor Pertanahan yang menyediakan layanan sertifikasi elektronik ini menjadi langkah penting dalam mempercepat proses digitalisasi pertanahan dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat luas. Sertipikat Tanah Elektronik diharapkan mampu menjaga hak kepemilikan tanah dengan lebih aman, transparan, dan efisien.
