Ia menilai perdebatan publik selama ini terlalu fokus pada jabatan yang dapat diisi oleh anggota Polri aktif, alih-alih melihat kebutuhan riil lembaga negara terhadap keahlian tertentu yang dimiliki Polri.
“Yang harus dilihat bukan posisi jabatannya, tetapi kebutuhan negara. Ada sektor-sektor yang membutuhkan kemampuan intelijen, pemetaan pemangku kepentingan, dan penyidikan yang tidak dimiliki oleh aparatur sipil negara pada umumnya,” katanya.
Sektor Strategis dan Risiko Kejahatan Kompleks
Menurut Putri, sektor pertambangan dan jasa keuangan adalah contoh nyata bidang yang rawan kejahatan kompleks, termasuk tindak pidana pencucian uang dan kejahatan terorganisasi. Dalam konteks tersebut, kapasitas teknis dan pengalaman penyelidikan Polri dinilai krusial.
Ia menyinggung pernyataan Presiden dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu yang mengungkap adanya keterlibatan oknum aparat, termasuk jenderal TNI dan Polri, dalam praktik pembackingan tambang ilegal.
“Pertanyaannya, apakah ASN di kementerian atau lembaga memiliki jumlah dan kapasitas SDM yang cukup untuk melakukan pengawasan dan penindakan di sektor berisiko tinggi ini? Di sinilah Polri dibutuhkan secara kelembagaan,” ujarnya.
