Tak Berhenti pada Pengadaan Tanah
Peran Kementerian ATR/BPN tidak berhenti setelah proses pengadaan tanah selesai.
Menurut Deni, pemerintah juga memberikan hak atas tanah sebagai bagian dari upaya memastikan kepastian hukum bagi kawasan dan fasilitas yang digunakan dalam pengembangan geotermal.
Kepastian tersebut dibutuhkan untuk memberikan landasan hukum terhadap penggunaan tanah dalam jangka panjang.
“Setelah selesai, kami juga memberikan hak atas tanah untuk memberikan kepastian hukum,” katanya.
Dalam proyek energi dengan nilai investasi besar dan periode pengembangan panjang, kepastian hukum atas tanah menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kepastian investasi.
Selain itu, apabila muncul persoalan atau sengketa pertanahan, Kementerian ATR/BPN juga memiliki peran dalam penyelesaiannya.
“Apabila ada sengketa pertanahan, kami harus berperan dalam menyelesaikannya,” ujar Deni.
Dengan demikian, kontribusi sektor pertanahan mencakup beberapa tahapan sekaligus: pengadaan tanah, pemberian hak atas tanah, hingga penyelesaian sengketa.
