Atas dasar itu, WALHI NTT mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk segera turun tangan melakukan audit lingkungan dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin proyek.
Ada enam poin penting yang didesakkan WALHI, mulai dari evaluasi izin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, peninjauan ruang laut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, penyesuaian proyek dengan RTRW oleh Pemkab Sikka, hingga perlindungan ekosistem pesisir dan hak masyarakat nelayan tradisional.
WALHI menegaskan, jika ditemukan pelanggaran, maka tidak boleh ada kompromi. Aktivitas pembangunan wajib dihentikan dan izin harus dicabut.
“Pembangunan yang merusak atas nama investasi tidak boleh dibiarkan. Keterbukaan informasi adalah syarat utama membangun kepercayaan publik. Jika dokumen lingkungan dan izin sulit diakses, maka segala bentuk pembenaran atas nama pembangunan harus dihentikan,” tegas WALHI NTT dalam rilisnya.
Kasus Wairterang kini menjadi ujian besar bagi komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara investasi, perlindungan lingkungan, dan hak hidup masyarakat pesisir.
