IMF Kefamenanu juga kembali menegaskan enam poin tuntutan yang telah disampaikan sebelumnya, antara lain:
1. Segera mencabut SK Nomor 163 Tahun 2026 yang dituduh bersifat manipulatif;
2. Memberikan permintaan maaf terbuka kepada Gereja Katolik (Deken Lembata) dan masyarakat yang namanya dicantumkan tanpa izin;
3. Menghentikan sepenuhnya proyek geotermal Atadei yang dinilai merusak ruang hidup, lahan pertanian, dan situs budaya Dapur Alam;
4. Menghentikan segala bentuk tindakan manipulatif, adu domba, dan intimidasi terhadap masyarakat yang menolak proyek;
5. Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan audit terhadap Bupati Lembata terkait dugaan pelanggaran hukum pencemaran nama baik dan penyalahgunaan wewenang.
“Kami menegaskan bahwa pembangunan harus selalu mengutamakan hak dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya kepentingan tertentu. Pelanggaran hukum terkait perlindungan data pribadi, pemalsuan surat, dan praktik tidak transparan dalam proyek publik tidak dapat diterima dan harus mendapatkan penanganan yang tegas,” tegas Restin Seku, sekertaris IMF
