Menurutnya, fasilitas kesehatan yang berkontribusi terhadap PAD justru belum mampu memberikan penghargaan yang layak bagi tenaga kesehatan yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.
“Bagaimana mungkin fasilitas kesehatan digunakan untuk menopang kas daerah, sementara tenaga yang melayani pasien justru dihargai nyaris setara ongkos hidup beberapa hari saja,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak bisa terus berlindung di balik alasan klasik keterbatasan APBD atau penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, menjadikan nakes sebagai “bantalan” penyesuaian fiskal merupakan langkah yang keliru dan berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik secara sistematis.
Usulan Solusi
Dalam catatannya, Teguh juga menawarkan sejumlah langkah yang dinilai dapat menjadi solusi jangka pendek bagi pemerintah daerah.
Pertama, pemerintah daerah diminta menghentikan pendekatan pembayaran yang seragam. Tenaga kesehatan dengan beban kerja penuh, menurutnya, tidak seharusnya disamakan dengan tenaga insidental. Sistem pembayaran harus disesuaikan dengan beban kerja dan risiko.
