Wamen Ossy menegaskan bahwa keberhasilan Program Sekolah Rakyat tidak terlepas dari sinergi lintas instansi yang kuat dan berkelanjutan. Pemerintah pusat dan daerah bekerja bersama dalam memastikan ketersediaan sarana dan prasarana, kepastian pemanfaatan lahan, serta dukungan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Kementerian ATR/BPN, khususnya jajaran BPN di daerah, memiliki peran strategis dalam memastikan legalitas dan pemanfaatan lahan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Kami dari Kementerian ATR/BPN, dalam hal ini BPN di daerah yang berada di garda terdepan, berharap agar program-program prioritas Bapak Presiden ini dapat terus kita dukung secara penuh,” pungkasnya.
Wamen Ossy didampingi oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Mathori, dalam rangkaian kegiatan tersebut.
Peluncuran ini menandai dimulainya operasional Sekolah Rakyat rintisan di 166 titik di seluruh Indonesia. Sebaran lokasi mencerminkan upaya pemerataan akses pendidikan lintas wilayah, dengan rincian: Sumatra 35 lokasi, Jawa 70 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara tujuh lokasi, Kalimantan 13 lokasi, Sulawesi 28 lokasi, Maluku tujuh lokasi, serta Papua enam lokasi.
