Dibukanya layanan roya pada 1 Januari memberi pesan simbolik sekaligus praktis: negara hadir untuk memastikan hak warga tidak tertunda oleh urusan administratif. Di sisi lain, kebijakan ini menyingkap persoalan lama—bahwa jam layanan publik selama ini belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan warga.
Langkah BPN membuka layanan di hari libur patut diapresiasi. Namun, dalam kacamata kebijakan publik, pertanyaan mendasarnya adalah soal konsistensi. Apakah layanan di hari libur ini akan menjadi bagian dari sistem yang berkelanjutan, atau hanya pengecualian pada momen tertentu?
Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa inovasi layanan sering kali berhenti pada level program temporer. Jika pelayanan prima hanya hadir saat hari libur tertentu atau dalam momentum simbolik awal tahun, maka reformasi birokrasi berisiko terjebak pada pencitraan, bukan perubahan struktural.
Layanan Roya Menyesuaikan Negara dengan Ritme Warga
Kehadiran layanan pertanahan pada 1 Januari 2026 menandai pergeseran cara pandang: negara mulai menyesuaikan diri dengan ritme hidup masyarakat. Selama ini, warga dipaksa mengambil cuti atau menunda urusan karena jam layanan yang kaku. Ketika BPN membuka layanan di hari libur, logika itu dibalik.
