Bogor, ReformaNews.Com – Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Mahkamah Agung (MA) menyelenggarakan Pelatihan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang untuk pertama kalinya. Acara pembukaan ini dihadiri oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua MA, Muhammad Syarifuddin, di Aula Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 2 Oktober 2024.
“Kolaborasi ini merupakan langkah penting antara ATR/BPN dan MA untuk memberikan pelatihan serta sertifikasi bagi para hakim di seluruh Indonesia, guna meningkatkan pemahaman mereka tentang isu-isu sengketa dan konflik di bidang pertanahan dan tata ruang,” ungkap Menteri AHY dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Menteri AHY menekankan bahwa urusan pertanahan adalah kebutuhan mendasar yang sangat dinantikan oleh masyarakat, terutama mereka yang mencari keadilan. “Tanah adalah kebutuhan semua orang, dan pembangunan akan terus berjalan. Oleh karena itu, hakim-hakim yang memiliki kualifikasi dalam urusan pertanahan dan tata ruang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai masalah ini,” tegasnya.
Ketua MA, Muhammad Syarifuddin, memberikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN atas inisiatif ini. Ia menjelaskan bahwa terdapat 80 hakim yang mengikuti pelatihan ini, terdiri dari 61 hakim dari Peradilan Umum dan 19 hakim dari Peradilan Tata Usaha Negara.
“Saya berharap program sertifikasi ini terus berlanjut di masa mendatang. Saat ini, diperlukan sekitar 416 hakim untuk Peradilan Umum dan 30 hakim untuk Peradilan Tata Usaha Negara,” kata Ketua MA.
Pelatihan ini menggunakan metode blended learning, kombinasi pembelajaran mandiri dan tatap muka, dengan total 109 jam pelajaran yang diselenggarakan di PPSDM Kementerian ATR/BPN. Materi diberikan oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta sejumlah praktisi berpengalaman di bidangnya.
