Bogor, ReformaNews.Com – Kementerian ATR/BPN, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait pemahaman dalam bidang pertanahan, tata ruang, dan regulasinya. Program ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman para hakim mengenai substansi yang berkaitan dengan pertanahan dan tata ruang.
“Masih terdapat perbedaan dalam pemahaman dan persepsi mengenai beberapa isu, termasuk pemaknaan tanah milik negara dan regulasi yang tumpang tindih. Dengan program sertifikasi ini, kita berharap dapat menciptakan keselarasan dalam melihat permasalahan pertanahan yang dihadapi masyarakat,” ujar Menteri AHY dalam Pembukaan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang di Aula PPSDM Kementerian ATR/BPN, Kabupaten Bogor, pada Rabu, 2 Oktober 2024.
Kegiatan ini bertujuan agar para hakim dapat memberikan putusan yang tepat dalam menangani kasus sengketa dan konflik pertanahan. Menteri AHY menekankan pentingnya tata kelola pertanahan yang baik untuk mendukung pembangunan bangsa serta menunjukkan kehadiran pemerintah dalam melindungi masyarakat yang mencari keadilan di bidang pertanahan.
“Kehadiran kita sebagai negara dalam melindungi rakyat yang menghadapi masalah seperti penyerobotan tanah oleh mafia tanah sangat dihargai masyarakat. Kami berkomitmen mewujudkan tata kelola pertanahan yang adil untuk semua,” jelasnya.
Sertifikasi ini diikuti oleh 80 hakim dari peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dengan metode blended learning yang mencakup 109 jam pelajaran. Menteri AHY berharap pembelajaran ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif, dengan pendekatan berbasis kasus.
“Harapannya, metode blended learning, silabus, dan kurikulum yang telah disusun dapat tepat sasaran, sehingga para hakim dapat langsung menerapkannya dalam menyelesaikan berbagai isu pertanahan, baik yang spesifik maupun yang dapat ditarik secara universal,” tambah Menteri AHY.
