Pemuda Muhammadiyah NTT Nilai Wacana Polri di Bawah Kementerian Berpotensi Hambat Kinerja
Sekretaris PW Pemuda Muhammadiyah NTT menilai posisi Polri langsung di bawah Presiden lebih menjamin efektivitas, independensi, dan profesionalisme institusi
Kupang, RFC – Wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah naungan kementerian dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola pemerintahan. Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PW PM) Nusa Tenggara Timur menilai langkah tersebut tidak tepat dan justru dapat menghambat kinerja Polri dalam mendukung program prioritas nasional.
Sekretaris PW Pemuda Muhammadiyah NTT, R. Taufik Lamadike, mengatakan bahwa secara kelembagaan Polri membutuhkan ruang gerak yang cepat dan independen, terutama dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, pelayanan publik, serta dukungan terhadap agenda pembangunan pemerintah.
“Jika Polri berada langsung di bawah Presiden, maka kerjanya akan lebih efektif dan efisien karena tidak harus melalui rantai birokrasi yang panjang,” ujar Taufik saat dikonfirmasi, Rabu (28/1/2026).
