Namun, Fransiska menekankan bahwa reforma agraria tidak berhenti pada penyerahan sertipikat semata. Pemerintah kini mulai mengembangkan pendekatan penataan akses, yakni program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat penerima redistribusi tanah.
Kabupaten Kupang menjadi salah satu daerah prioritas program penataan akses reforma agraria tahun 2026. Dalam program tersebut, pemerintah akan memilih satu lokasi yang memiliki potensi pertanian unggulan untuk kemudian dikembangkan secara terpadu melalui kolaborasi lintas sektor.
“Kalau di lokasi itu pertaniannya bagus, airnya tersedia, dan cocok untuk pengembangan komoditas tertentu seperti pisang cavendish, maka seluruh dukungan pemerintah diarahkan ke sana,” katanya.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari perbankan, dinas pertanian, dinas peternakan, hingga perangkat daerah lainnya. Para petani pemilik sertipikat akan difasilitasi memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan pupuk, irigasi, bibit ternak, hingga pendampingan usaha.
