Maka, kebijakan Reforma Agraria yang integratif adalah kunci. Penataan aset memberi kepastian hukum. Penataan akses memberi daya guna. Kombinasi keduanya menghadirkan keadilan substantif: masyarakat bukan hanya memiliki tanah, tetapi juga berdaya atas tanah itu.
Rapat integrasi GTRA Kupang 2025 menjadi momentum penting untuk meneguhkan arah pembangunan agraria. Seperti diingatkan Kepala BPN Kupang, tanah baru bermakna jika diikuti akses produktif; dan akses baru kuat jika didasari kepastian hukum.
Reforma Agraria bukan hanya agenda nasional, melainkan janji keadilan yang ditunggu rakyat. Jika dijalankan konsisten, integrasi aset dan akses bisa menjadikan Kupang contoh nyata bahwa tanah dan akses bersama-sama adalah fondasi menuju kesejahteraan.
