Menurut HMS, persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa ada ruang dialog. Pemerintah, kata dia, harus hadir untuk mendengar aspirasi masyarakat sekaligus membuka jalan penyelesaian melalui komunikasi bersama.
Ia menegaskan, pada prinsipnya dirinya bersama pemerintah tetap mendukung agar kepentingan dan hak-hak masyarakat dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pada prinsipnya, saya secara pribadi dan pemerintah pasti akan tetap mendukung kepentingan masyarakat,” ujarnya.
HMS juga menegaskan dirinya tidak ingin masyarakat hanya berada dalam kondisi mengeluh tanpa mendapatkan ruang untuk menyampaikan persoalan kepada pemerintah.
“Saya tidak mau masyarakat mengeluh. Apapun yang disampaikan masyarakat, saya ada di situ. Saya siap membantu dan memfasilitasi,” tegasnya.
Komitmen tersebut menjadi langkah awal untuk mempertemukan masyarakat, para fukun, pemerintah daerah, PT Timor Mitra Niaga, dan DPRD dalam satu forum bersama. Pertemuan itu diharapkan dapat membuka ruang komunikasi yang lebih luas sekaligus menemukan solusi terhadap persoalan PIR yang menjadi perhatian masyarakat dari empat desa.
