Upaya tersebut tidak hanya berdampak pada kecepatan layanan, tetapi juga pada perubahan relasi antara birokrasi dan masyarakat. Masyarakat kini datang dengan pemahaman yang lebih baik, sementara petugas dapat memberikan pelayanan secara lebih terukur dan profesional. Hasilnya, proses layanan menjadi lebih singkat dan minim potensi kesalahpahaman.
Hal senada disampaikan Mardiantoro, pengunjung kegiatan sosialisasi ATR/BPN. Ia menilai bahasa layanan yang digunakan saat ini lebih sederhana dan mudah dipahami, sehingga masyarakat awam tidak merasa terintimidasi oleh istilah teknis pertanahan.
“Sekarang penjelasannya lebih membumi, tidak berbelit-belit. Kita jadi paham apa yang harus dilakukan dan tidak merasa takut lagi mengurus sendiri,” ujarnya.
Peningkatan kualitas layanan pertanahan juga dinilai berkontribusi terhadap upaya pencegahan praktik percaloan. Dengan prosedur yang jelas dan informasi yang terbuka, masyarakat tidak lagi bergantung pada pihak ketiga untuk mengurus administrasi pertanahan. Hal ini sejalan dengan komitmen ATR/BPN untuk menciptakan layanan yang bersih dan berintegritas.
