Kedua, PMKRI Salatiga mendesak Divisi Propam Polri untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh personel Polres Ende yang bertugas saat penggusuran berlangsung. Mereka juga meminta Komnas HAM RI turun langsung ke Ende guna melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
Ketiga, PMKRI Salatiga meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Ende bertanggung jawab memulihkan hak-hak warga korban penggusuran, termasuk memberikan ganti rugi dan penyediaan hunian yang layak.
“Penggusuran tanpa solusi hanya melahirkan kemiskinan baru. Ini bertentangan dengan amanat konstitusi,” lanjutnya.
Dax Ningdana menegaskan bahwa kasus yang terjadi di Ende merupakan alarm bagi semua pihak agar praktik penggusuran tanpa dialog dan pendekatan represif tidak terus berulang di berbagai daerah.
“Kasus Ende adalah alarm. Jika dibiarkan, pola penggusuran tanpa dialog dan pendekatan represif bisa terjadi di daerah lain. PMKRI Salatiga memilih berdiri bersama rakyat kecil, karena di sanalah wajah Kristus yang menderita hadir,” tutupnya.
