“Realisasi APBDes yang dipajang setiap tahun di setiap dusun itu seolah hanya menjadi tontonan belaka, seperti film di televisi. Padahal masyarakat membutuhkan transparansi yang nyata, bukan sekadar pajangan,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa jika praktik seperti ini terus dibiarkan, maka dampaknya akan sangat buruk bagi kehidupan masyarakat desa.
“Jika hal ini terus didiamkan, maka pembodohan, kemiskinan, penindasan dan ketidakadilan akan terus tumbuh di tengah masyarakat,” tambahnya.
Aleto menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan bukan untuk menjatuhkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan desa dan masyarakat.
Ia menyebut ada beberapa tujuan utama dari penyampaian kritik tersebut, di antaranya untuk membersihkan praktik buruk dalam pemerintahan desa, mendorong lahirnya pemimpin yang jujur dan bekerja untuk masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta menciptakan generasi yang lebih peduli terhadap kondisi sosial di lingkungannya.
“Tujuan kami jelas, yakni membersihkan tindakan buruk dalam pemerintahan, mendorong pemerintah yang jujur dan bekerja untuk rakyat, meningkatkan SDM masyarakat, serta menciptakan generasi yang peduli terhadap masa depan desa,” pungkasnya.
