Ia juga menyoroti kondisi kantor desa yang menurutnya tidak difungsikan secara maksimal sebagai pusat pelayanan publik. Padahal, kantor desa seharusnya menjadi tempat masyarakat mengurus berbagai kebutuhan administrasi.
“Kantor desa yang seharusnya menjadi tempat pelayanan masyarakat justru terlihat seperti rumah hantu, sepi dari aktivitas pelayanan publik. Ini sangat memprihatinkan,” katanya.
Lebih jauh, Aleto menilai persoalan tersebut tidak hanya terjadi pada aspek fisik atau pelayanan, tetapi juga diduga merambah ke pengelolaan administrasi desa.
Menurutnya, dokumen administrasi yang semestinya memuat program dan kepentingan masyarakat justru diduga dimanfaatkan untuk menutupi berbagai kebobrokan yang dilakukan oleh oknum aparat desa.
“Administrasi yang seharusnya berbicara tentang hajat hidup rakyat malah berubah menjadi alat untuk menyembunyikan kebobrokan oknum pemerintah desa. Ini sangat berbahaya bagi tata kelola pemerintahan yang sehat,” tegasnya.
Aleto juga menyinggung soal realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang setiap tahun dipajang di sejumlah dusun. Namun menurutnya, informasi tersebut diduga hanya sebatas formalitas dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
