Komitmen tersebut juga harus diperkuat melalui lembaga penegak hukum yang independen, perlindungan bagi pelapor, penguatan KPK, Regenerasi Pimpinan Polri, merit sistem di kejaksaan, serta keterbukaan data mengenai penyitaan dan pengembalian aset. KPK sendiri terus menangani perkara dan menerima laporan masyarakat, sehingga pemberantasan korupsi harus dilihat sebagai kerja kelembagaan, bukan semata-mata keberanian personal seorang presiden.
Melawan Oligarki dengan Sistem
Melawan oligarki bukan berarti memusuhi seluruh pengusaha besar. Negara membutuhkan dunia usaha untuk menciptakan investasi, teknologi, pekerjaan, dan pertumbuhan. Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah tidak anti terhadap pengusaha besar, tetapi ingin memastikan kegiatan usaha berjalan dalam kerangka kepentingan nasional dan keadilan ekonomi.
Persoalannya adalah ketika modal berubah menjadi kekuasaan politik, menguasai regulasi, mengendalikan sumber daya alam, atau memengaruhi penegakan hukum. Karena itu, perang melawan oligarki harus diarahkan pada:
