Karena itu, MBG seharusnya ditempatkan sebagai kebijakan kesehatan dan pendidikan sekaligus—bukan sekadar proyek logistik pangan. Keberhasilan tidak bisa diukur dari jumlah penerima manfaat semata, melainkan dari perubahan indikator kesehatan: turunnya angka anemia, membaiknya indeks massa tubuh, serta meningkatnya daya konsentrasi siswa.
Namun, kebijakan berskala nasional selalu menghadapi dilema implementasi. Pemerintah daerah cenderung mengejar target kuantitatif. Penyedia jasa menekan biaya produksi. Sekolah fokus pada distribusi tepat waktu. Dalam pusaran itu, kualitas gizi mudah menjadi variabel yang dikompromikan.
Menu murah dan mengenyangkan lebih mudah dipilih dibandingkan menu yang memenuhi kebutuhan mikronutrien anak. Jika ini yang terjadi, MBG berpotensi menghasilkan keberhasilan semu—laporan distribusi impresif, tetapi indikator kesehatan stagnan.
Padahal, MBG dapat menjadi kebijakan transformatif bila orientasinya diperjelas: dari program makan menjadi program gizi. Artinya, perencanaan menu harus berbasis kebutuhan nutrisi anak usia sekolah. Keterlibatan tenaga gizi bukan pelengkap administratif, melainkan prasyarat mutlak. Evaluasi harus berbasis dampak kesehatan, bukan sekadar realisasi anggaran.
