Ia menegaskan, permintaan audit bukan tuduhan adanya penyimpangan, melainkan langkah untuk memastikan transparansi dan mengetahui penyebab gangguan distribusi. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, ia meminta agar ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.
Sandiang juga mendesak Pertamina menyampaikan informasi yang jelas mengenai stok Pertalite, jadwal pasokan, dan kendala distribusi. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan kepastian karena BBM sangat penting bagi transportasi, perdagangan, kegiatan nelayan, dan perekonomian rakyat.
“Jangan sampai masyarakat terus menanggung dampak ketidakpastian distribusi. Pemprov NTT harus mengambil langkah konkret, Pertamina harus transparan, dan aparat berwenang perlu memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai aturan,” tutupnya.
