“Informasi ini memang sudah muncul di media, tapi kita berharap ada yang melapor sehingga nanti ada pemeriksaan, ada klarifikasi, dan ada bukti,” tegasnya.
Langkah ini dinilai penting karena tanpa pengaduan resmi, proses klarifikasi dan pembuktian tidak bisa dilanjutkan secara formal. Di sisi lain, berbagai kalangan mendesak adanya keterbukaan dan akuntabilitas tinggi dari BKPSDM dalam menanggapi kasus yang berpotensi mencoreng integritas birokrasi tersebut.
Publik Bertanya: P3K untuk Rakyat atau untuk Politisi Gagal?
Kasus ini menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat dan aktivis antikorupsi di TTS. Beberapa tokoh menyebut bahwa kasus ini bisa menjadi indikasi praktik balas jasa politik yang merusak semangat meritokrasi dalam perekrutan ASN.
“Kalau eks caleg bisa lolos P3K tanpa kejelasan riwayat kerja sebagai honorer, lalu bagaimana nasib ribuan warga yang sungguh-sungguh mengabdi bertahun-tahun sebagai tenaga kontrak atau honorer? Ini sudah bukan lagi soal teknis administrasi, ini masalah moral dan etika pemerintahan,” ujar seorang aktivis pendidikan yang enggan disebutkan namanya.
