Dalam audiensi tersebut, Bupati menyatakan bahwa sikap pemerintah daerah sejalan dengan masyarakat sipil, yakni menolak segala bentuk aktivitas tambang emas ilegal di Sumba Timur. Isu ini juga akan dibahas dalam forum Forkopimda guna memastikan koordinasi lintas sektor.
Wakil Bupati menyampaikan komitmen untuk mengevaluasi arah pembangunan agar tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, Asisten II Setda Sumba Timur, Yuulis Ngenju, menekankan pentingnya solusi ekonomi alternatif melalui skema padat karya, penguatan jaring pengaman sosial, serta transisi mata pencaharian berbasis potensi lokal.
Enam Rekomendasi Strategis
Koalisi Masyarakat Sipil Sumba Timur mendorong beberapa langkah strategis, antara lain:
Penerbitan SK penghentian aktivitas tambang emas ilegal.
Penegakan hukum tegas terhadap pelaku dan jaringan pendukung.
Pengawasan menyeluruh terhadap rantai produksi dan distribusi emas ilegal.
Menjadikan perlindungan wilayah penyangga kawasan konservasi sebagai prioritas pembangunan daerah 2025–2029.
