Jakarta, ReformaNews.Com – Hutang Pemerintah Menurun Menjelang Akhir Masa Jabatan Jokowi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa total utang pemerintah hingga akhir Agustus 2024 mencapai Rp 8.461,93 triliun, turun Rp 40,76 triliun dari posisi bulan sebelumnya yang tercatat Rp 8.502,69 triliun.
Penurunan ini diikuti oleh rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang juga berkurang, menjadi 38,49% menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 38,68%.
“Rasio utang per akhir Agustus 2024, yang mencapai 38,49% terhadap PDB, tetap terkendali di bawah batas aman 60% PDB, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara,” demikian disampaikan Kemenkeu dalam Buku APBN KiTA, dikutip Jumat (27/9/2024).
Dari total utang sebesar Rp 8.461,93 triliun pada Agustus 2024, sebagian besar berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp 7.452,56 triliun, atau sekitar 88,07%. Sementara itu, sisa 11,93% berasal dari pinjaman sebesar Rp 1.009,37 triliun.
Rinciannya, utang dari penerbitan SBN terdiri dari SBN domestik sebesar Rp 6.063,41 triliun dan SBN dalam valuta asing (valas) sebesar Rp 1.389,14 triliun. Sedangkan pinjaman mencakup Rp 39,63 triliun dari dalam negeri dan Rp 969,74 triliun dari luar negeri.
Dokumen APBN KiTA edisi September 2024 juga menyebutkan bahwa hingga akhir Agustus 2024, mayoritas kepemilikan SBN domestik dipegang oleh investor dalam negeri dengan porsi 85,5%, sedangkan investor asing hanya memegang sekitar 14,5%, termasuk pemerintah asing dan bank sentral.
