Menurut Fridolinus, ketiadaan jembatan memaksa warga menunda aktivitas penting, mulai dari perdagangan hasil pertanian, perjalanan ke sekolah, hingga akses layanan kesehatan. “Kalau hujan turun dan air naik, kami tidak bisa ke mana-mana. Ekonomi lumpuh, urusan tertunda,” katanya.
Kekecewaan warga kian memuncak karena persoalan ini telah berlangsung lama. “Indonesia sudah hampir 80 tahun merdeka, tetapi kami masih menghadapi masalah mendasar seperti ini. Setiap hujan, kami tetap kesulitan karena tidak ada jembatan,” tegas Fridolinus yang juga dikenal sebagai tokoh pemuda setempat.
Ia menilai minimnya perhatian terhadap infrastruktur di wilayah Raimanuk mencerminkan lemahnya keberpihakan kebijakan pembangunan terhadap daerah pinggiran. “Persoalan ini adalah persoalan rakyat. Pemerintah punya kewajiban untuk hadir dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Dampak ketiadaan jembatan tidak hanya dirasakan oleh warga Renrua, tetapi juga oleh pengguna jalan dari desa lain yang melintas. Jalur tersebut menjadi urat nadi pengangkutan hasil bumi dan kebutuhan pokok. Saat akses terputus, distribusi terganggu dan biaya logistik meningkat. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi antarwilayah.
